Data terbuka Nagari Tj. Haro Sikabu-kabu Pd. Panjang.

5.1 Tersedia peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin

• 5.1.1 Tersedianya peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai kesetaraan gender dan penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin

5.2 Tersedia peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai advokasi pekerja migran perempuan

• 5.2.1 Tersedianya peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai pelindungan pekerja migran perempuan

5.3 Tersedia peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai pelindungan perempuan dan tindak pidana perdagangan orang

• 5.3.1 Tersedianya peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai pelindungan perempuan dan tindak pidana perdagangan orang

5.4 Menurunnya jumlah kasus kekerasan (fisik, seksual, dan/atau perundungan) terhadap perempuan mencapai 0

• 5.4.1 Jumlah kasus kekerasan (fisik, seksual, dan/atau perundungan) dalam 1 tahun terakhir yang dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan terhadap perempuan usia 19-64 tahun, yang sudah pernah menikah
• 5.4.2 Jumlah perempuan usia 19-64 tahun, yang sudah pernah menikah dalam 1 tahun terakhir mengalami kekerasan (fisik, seksual, dan/atau perundungan) oleh pasangan atau mantan pasangan
• 5.4.3 Jumlah kasus kekerasan (fisik, seksual, dan/atau perundungan) dalam 1 tahun terakhir yang dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan usia di bawah 19 tahun
• 5.4.4 Jumlah perempuan usia di bawah 19 tahun dalam 1 tahun terakhir mengalami kasus kekerasan (fisik, seksual, dan/atau perundungan) yang dilakukan oleh orang lain
• 5.4.5 Jumlah kasus kekerasan (fisik, seksual, dan/atau perundungan) dalam 1 tahun terakhir yang dilakukan oleh orang lain terhadap perempuan usia 19-64 tahun
• 5.4.6 Jumlah perempuan usia 19-64 tahun dalam 1 tahun terakhir mengalami kasus kekerasan (fisik, seksual, dan/atau perundungan) yang dilakukan oleh orang lain
• 5.4.7 Tersedianya peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan

5.5 Menurunnya persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun

• 5.5.1 Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 15 tahun
• 5.5.2 Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang usia kawin pertama atau usia hidup bersama pertama sebelum umur 18 tahun

5.6 Menurunnya persentase perkawinan resmi/tidak resmi pada perempuan yang berusia di bawah 19 tahun mencapai 0%

• 5.6.1 Persentase Perkawinan resmi (tercatat di instansi pemerintah yang berwenang) atau tidak resmi pada perempuan yang berusia di bawah 15 tahun dalam 1 tahun terakhir
• 5.6.2 Persentase Perkawinan resmi (tercatat di instansi pemerintah yang berwenang) atau tidak resmi pada perempuan yang berusia di bawah 18 tahun dalam 1 tahun terakhir

5.7 Meningkatnya persentase perempuan menjadi anggota BPD dan/atau perangkat Nagari minimal 30%

• 5.7.1 Persentase perempuan yang menjadi anggota BPD dan/atau perangkat Nagari (target 30 dari seluruh anggota BPD dan/atau perangkat Nagari)

5.8 Meningkatnya persentase perempuan yang menghadiri Musyawarah Nagari, memiliki hak suara dalam musdes dan berpartisipasi dalam Pembangunan Nagari minimal 30%

• 5.8.1 Persentase perempuan yang menghadiri Musyawarah Nagari untuk penyusunan RKPDesa dalam 1 tahun terakhir (target 30 dari seluruh peserta Musyawarah Nagari penyusunan RKPDesa)
• 5.8.2 Persentase perempuan yang mewakili kelompok masyarakat dalam Musyawarah Nagari untuk penyusunan RKPDes dalam 1 tahun terakhir (target 30 dari seluruh wakil kelompok masyarakat dalam Musyawarah Nagari)
• 5.8.3 Jumlah usulan program dan/atau kegiatan Pembangunan Nagari dari perempuan dan/atau kelompok perempuan yang masuk ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa

5.9 Tersedia peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai pelindungan bagi perempuan untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan pelayanan terkait program keluarga berencana, serta kesehatan seksual dan reproduksi

• 5.9.1 Tersedianya peraturan Nagari dan/atau peraturan kepala Nagari yang mengatur mengenai pelindungan bagi perempuan untuk mendapatkan informasi, pendidikan, dan pelayanan terkait program keluarga berencana, serta kesehatan seksual dan reproduksi

5.10 Meningkatnya akses warga Nagari yang bekerja sebagai petani terhadap hak kepemilikan atas tanah pertanian

• 5.10.1 Persentase warga Nagari yang bekerja sebagai petani yang memiliki hak atas tanah pertanian
• 5.10.2 Persentase warga Nagari perempuan yang bekerja sebagai petani yang memiliki hak atas tanah pertanian berdasarkan jenis hak atas tanah kepemilikan

5.11 Meningkatnya jumlah persentase warga Nagari yang berusia di atas 18 tahun memiliki alat komunikasi berupa telepon genggam

• 5.11.1 Proporsi Persentase warga Nagari yang berusia di atas 18 tahun memiliki alat komunikasi berupa telepon genggam

5.12 Meningkatnya alokasi Keuangan Nagari untuk program dan/atau kegiatan pemberdayaan perempuan

• 5.12.1 Persentase Keuangan Nagari yang dialokasikan untuk program dan/atau kegiatan pemberdayaan perempuan